Oleh: Tjahja Gunawan Diredja
SEORANG rekan dari Bandung, Senin (19/1) pagi, mengajukan pertanyaan: Apakah kejadian di Depo Pertamina Plumpang Jakarta, benar-benar kebakaran atau dibakar?. Sepertinya dia tidak ingin benar-benar bertanya tetapi hanya sekedar mengkonfirmasi kesimpulannya sendiri.
“Saya kan ‘dibesarkan’ di era Soeharto yang senantiasa berpikiran konspiratif (lalu dia menyebut keterkaitan Pertamina dengan lembaga tertentu). Jadi, depo Pertamina yang demikian vital tidak mungkin sampai terbakar karena sudah puluhan tahun tempat itu dijaga keamanan dan kelangsungan produksi dan distribusinya,” kata rekan tersebut.
Ketika saya menyebutkan bahwa kebakaran tersebut tidak ada unsur sabotase sebagaimana disebutkan Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Widodo AS, rekan saya itu hanya menyebutkan: “Ya, tugas pejabat pemerintah memang untuk menenangkan masyarakat agar tidak panik”.
Pikiran dan dugaan rekan saya itu bisa jadi ada argumentasinya jika melihat fakta dan kejadian sebelumnya. Kesimpulan rekan saya itu juga bisa menjadi benar kalau dihubungkan dengan agenda tahun 2009 sebagai tahun politik.
Ada beberapa kronologi penting yang berkaitan dengan kejadian-kejadian yang menimpa Pertamina. Fakta pertama, beberapa bulan lalu salah satu komisaris Pertamina mengundurkan diri yakni mantan Panglima TNI Jenderal TNI Endiartono Sutarto. Tidak banyak masyarakat yang mengetahui alasan pengunduran diri tersebut.
Fakta kedua, sejak 1 Desember 2008 sampai sekarang, pemerintah telah menurunkan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak tiga kali berturut-turut. Lalu, kebijakan penurunan BBM ini dimanfaatkan salah satu partai politik pendukung pemerintah untuk mengemas citra presiden incumbent. Atas fakta ini, lapisan masyarakat yang sudah matang, tentu bisa menilai dengan jernih mana loyang dan mana emas.
Lain dengan masyarakat yang reaktif apalagi mereka yang menjadi oposan pemerintah, niscaya akan berkecamuk menyaksikan suatu kebijakan negara/pemerintah kemudian diklaim sebagai sebuah keberhasilan seseorang atau partai politik tertentu.
Fakta ketiga, stok BBM di SPBU menjelang 1 Januari 2009 lalu, mengalami kekurangan atau kelangkaan. Kejadian ini lalu dijelaskan oleh Pertamina bahwa kelangkaan terjadi antara lain karena Pertamina sedang menerapkan sistem Enterprise Resources Planning (ERP).
Itu ditambah lagi dengan libur panjang menjelang akhir tahun lalu yang juga mengganggu administrasi pembayaran sehingga pemesanan BBM dari SPBU melalui sistem baru yakni online perbankan (BRI dan Bank Mandiri), tidak berjalan sebagaimana seharusnya.
Tentu saja masyarakat sebagai konsumen tidak mau tahu dengan alasan Pertamina itu. Pelanggan hanya mau tahu, pada saat mereka butuh, BBM yang mereka butuhkan bisa tersedia di setiap SPBU. Bukankah tujuan dibalik jargon Pasti Pas Pertamina , dimaksudkan untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan.
Kembali pada kejadian kebakaran di Depo Pertamina di Plumpang. Akibat kejadian itu, memaksa Pertamina untuk melakukan contingency plan yakni menerapkan system Delivery Order (DO) secara manual. Padahal, tujuan diterapkannya DO secara online (ERP), Pertamina bisa mengetahui secara riil kebutuhan dan pasokan BBM.
Tidak hanya itu, melalui sistem DO terbaru itu, bisa dihindari kemungkinan terjadinya mobil tangki BBM Pertamina k encing di jalan . Saat ini perusahaan BUMN tersebut memang sedang melakukan transformasi menuju perusahaan migas kelas dunia (world class company).
Di tengah upaya perubahan dan perbaikan tersebut, niscaya ada orang atau kelompok kepentingan yang merasa terganggu baik dari kalangan internal maupun eksternal Pertamina sendiri. Apalagi jika melihat sejarah Pertamina sebelumnya, penuh dengan catatan tinta hitam .
Sekarang Pertamina telah bertekad untuk berubah ke arah yang lebih baik agar bisa bersaing dengan perusahaan sejenis di tingkat internasional. Perabuhan dan perbaikan di Pertamina itu dilakukan secara serentak di sektor bisnis hulu, pengolahan, pemasaran dan niaga, sumber daya manusia dan budaya (perusahaan), serta dalam tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance-GCG) .
Hasil yang dicapai, antara lain program operational performance improvement di bidang pengolahan, telah mencapai penghematan tahunan sebesar Rp 656 miliar. (penjelesan Dirut Pertamina Ari H Soemarno).
Masyarakat khususnya pelanggan, sebagai salah satu pemangku kepentingan (stake holder) Pertamina, tidak ingin perusahaan BUMN itu kembali seperti jaman dulu. Sekarang merupakan era kompetisi di pasar global karena itu kalau Pertamina tidak berubah karena dihadang berbagai kepentingan politik, harus siap-siap untuk menggali lubang kubur sendiri.
Meskipun pemerintahan dan kepala negara berganti setiap lima tahun, para politisi yang duduk di DPR bisa berubah wajah setiap selesai pemilu, serta direksi Pertamina bisa digantikan oleh pemegang saham (pemerintah, cg Menneg BUMN), namun sebaiknya misi Pertamina untuk menjadi perusahaan migas kelas dunia, bisa tetap dijaga dengan baik. Semoga.
From: http://kompas.com
